Sejarah Kelas 9 | Bentuk-Bentuk Ancaman Disintegrasi Bangsa Indonesia

Apa itu Ancaman Disintegrasi Bangsa

 

Artikel ini membahas tentang bentuk-bentuk, latar belakang, dan faktor penyebab terjadinya disintegrasi bangsa di Indonesia.

--

Sesuai dengan judulnya, di artikel ini kita akan bahas tentang ancaman disintegrasi bangsa, tepatnya setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah Indonesia pada saat itu mulai berbenah dan berusaha menyiapkan sistem pemerintahan baru yang ideal, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan bangsa, juga sesuai dengan konstitusi dan UUD 1945.

Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, tentunya banyak kepentingan dari berbagai kelompok yang tersebar di berbagai penjuru nusantara. Banyaknya kepentingan ini, memicu timbulnya konflik-konflik yang bisa mengancam keutuhan negara.

Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan disintegrasi bangsa, kamu harus paham dulu apa itu disintegrasi negara. Disintegrasi bangsa adalah sebuah kejadian ketika suatu bangsa mengalami perpecahan.

Pemicunya banyak. Kalau di Indonesia, ada 3 faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama itu karena adanya konflik ideologi, kedua itu karena konflik kepentingan atau ketentaraan, dan yang ketiga itu karena adanya konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan.

 

Ancaman Disintegrasi Bangsa

 

Konflik Ideologi

Konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun pasca proklamasi kemerdekaan. Saat itu terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya, ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi perdana menteri Soekarno - Hatta. Amir merupakan perdana menteri ekonomi kedua Republik Indonesia.

Amir Syarifuddin pun kecewa dengan keputusan penurunannya itu. Ia kemudian membuat Front Demokrasi Rakyat. Sebuah organisasi gabungan dari partai-partai kiri, atau yang berhaluan komunis di Indonesia. Tiga partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Indonesia (PBI).

Amir Syarifuddin kemudian mendapat bantuan dari Musso, yang merupakan tokoh dari PKI. Sepulangnya dari Moskow, Musso dengan PKI Madiunnya, langsung bergabung dengan FDR untuk mencapai tujuannya tersebut.

Tujuan Amir Syarifuddin membentuk FDR adalah untuk menjatuhkan kabinet Mohammad Hatta. Sementara Musso, ingin mendirikan Negara Sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun.

Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun.

Kabar ini pun sampai ke pemerintah pusat. Untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut, pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Madiun, dan terjadilah pertempuran.

Akibat pertempuran ini, Musso yang merupakan pimpinan PKI, tertembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap dan dipenjara. Sementara pasukan PKI lainnya, ada yang ditangkap, dan sebagian lagi kabur ke daerah kediri.

Konflik ideologi yang kedua adalah pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

Pemberontakan DI/TII ini bermula di Jawa Barat. Setelah terjadinya Perjanjian Renville, TNI yang berada di dalam garis markas Van Moek, harus memindahkan pasukannya ke wilayah RI. Pasukan TNI yang saat itu berada di Jawa Barat, juga diminta pindah ke wilayah-wilayah RI seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga beberapa wilayah Sumatera.

Baca juga: Kerugian Indonesia Pada Perjanjian Renville

Namun, kebijakan ini ditolak oleh beberapa tentara Indonesia yang berada di Jawa Barat, yaitu tentara Hizbullah dan tentara Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo dengan dukungan pasukan tentara Islam yang melihat adanya kekosongan kekuasaan di Jawa Barat, langsung memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia, tepatnya pada bulan Agustus 1948.

Pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII ini langsung direspon oleh pemerintah dengan mengirimkan pasukan tentara divisi Siliwangi. Operasi penyerbuan ini bernama operasi Baratayudha atau operasi pagar betis.

Operasi Baratayudha ini berhasil menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Sedangkan Kartosuwiryo, pada tahun 1962 terbunuh akibat terkena tembakan pasukan tentara Siliwangi, di Tasikmalaya.

Lalu bagaimana dengan DI/TII yang berada di wilayah lainnya?

Gejolak pemberontakan karena perbedaan ideologi ini tetap tumbuh dan terjadi di beberapa wilayah. Namun, pemerintah melalui tentaranya berhasil menumpas dan menaklukkan pasukan-pasukan DI/TII beserta para pimpinannya.

 

Persebaran DITII di Indonesia

 

Nah untuk konflik G30S PKI sendiri, sampai saat ini masih belum jelas siapakah yang salah dan siapa yang menjadi korbannya. Banyak versi yang mengatakan bahwa gerakan ini hanyalah propaganda pemerintah orde baru, ada juga yang bilang ini adalah konflik angkatan darat, ada yang bilang salah PKI, ada juga yang bilang salah dari CIA.*

Konflik Kepentingan atau Ketentaraan

Untuk konflik kepentingan, contoh kasusnya adalah konflik APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Januari tahun 1950.

Apa itu Ratu Adil? Nah jadi dulu itu ada seorang tokoh bernama Jayabaya. Jayabaya ini meramal bahwa suatu saat akan hadir seorang Ratu Adil, yaitu pemimpin yang akan membawa kemakmuran.

Memanfaatkan ramalan Jayabaya ini, Komandan pasukan Belanda yang bernama Raymond Westerling, berusaha mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Bandung. Tujuan Westerling adalah mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan menghancurkan tentara APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

Raymond Westerling

Raymond Westerling. Sumber: Riaubernas.com

Raymond Westerling kemudian mendapat dukungan dari Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak. Sultan Hamid II bergabung bersama APRA, karena merasa kecewa dengan pemerintah Indonesia, karena ia tidak dijadikan menteri pertahanan.

Sultan Hamid II memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan, dan juga T.B. Simatupang.

Raymond Westerling dan Sultan Hamid II beserta pasukannya yang merupakan bekas tentara KNIL, berencana melakukan penyerangan ke Jakarta.

sultan-hamid-ii

Sultan Hamid II. Sumber: Boombastis.com

Mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Pemerintah memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan operasi militer untuk menumpas APRA ini. Untuk tahun penumpasannya juga terjadi di tahun 1950. Memang pemberontakan APRA ini tidak berlangsung lama. Sampai akhirnya Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Sementara, Raymond Westerling, berhasil kabur ke Belanda.

Baca juga: Tokoh-Tokoh yang Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan NKRI

Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di sepanjang bulan Maret sampai April 1950, di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz dulunya adalah pasukan KNIL atau tentara Hindia Belanda. Andi Aziz bersama pasukannya melakukan pemberontakan karena merasa tidak senang dengan kedatangan APRIS.

Dalam pemberontakan ini, Andi Aziz menculik beberapa panglima APRIS. Selain tidak senang dengan kedatangan APRIS, Andi Aziz juga berusaha untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur (NIT).

Pemberontakan Andi Aziz ini langsung ditaklukkan oleh pasukan militer Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Sebelum penyerbuan ini, sebenarnya Andi Aziz sudah diberikan toleransi oleh pemerintah untuk melapor ke Jakarta dalam tenggang waktu 4x24 jam. Pemerintah ingin mencoba mengakomodir keinginan Andi Aziz.

Namun kedatangan Andi Aziz ke Jakarta melewati batas waktu. Sehingga, ketika Andi Aziz datang ke Jakarta, ia langsung ditangkap dan diadili.

Selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan masyarakat Maluku, terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak jika Negara Indonesia Timur, digabungkan ke dalam NKRI.

Tapi, masyarakat dari Indonesia bagian timur lainnya, memilih untuk bergabung dengan NKRI, maka dari itu, masyarakat Maluku mendirikan negaranya sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan.

Pemberontakan RMS ini terjadi pada 25 April 1950, dengan dipimpin oleh Mr. Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil. Chris Soumokil ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.

Untuk mengkondisikan RMS ini, pemerintah Indonesia pun mengirimkan Dr. J. Leimena untuk berunding dengan Soumokil. Namun, usaha Leimena ini tidak berujung manis. Soumokil tetap tidak ingin berunding dengan NKRI.

Kemudian, Kolonel Alex Kawilarang bersama pasukannya dikirim untuk menaklukkan RMS. Akhirnya, pada tahun 1963 Soumokil berhasil ditangkap di pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati.

Konflik Kenegaraan atau Sistem Pemerintahan

Konflik yang berhubungan dengan sistem pemerintahan contohnya adalah PRRI/PERMESTA. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan PERMESTA singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta.

Pergerakan PRRI/PERMESTA ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera. Alasan munculnya gerakan ini, karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera, merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau angkatan darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur.

Nah, karena hal itu, mereka pun mulai mendirikan dewan-dewan sendiri. Ada Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dan juga Dewan Garuda. Tujuan dibuatnya dewan-dewan ini, adalah untuk merebut pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Dewan-dewan ini pun memiliki pemimpinnya masing-masing, di antaranya

  1. Dewan Banteng di Sumbar dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein
  2. Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Maludin Simbolon
  3. Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual
  4. Dewan Garuda di Sumsel dipimpin oleh Letkol Barlian

Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Letkol Achmad Husein pada 15 Februari 1958, bersama Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat, dalam sebuah pemberontakan PRRI.

Achmad Husein sekaligus mengultimatum pemerintah pusat, bahwa telah dibentuk pemberontakan dan didirikan. Kabar tentang pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke daerah-daerah Sulawesi lainnya. Karena hal itu, muncullah gerakan dukungan dari masyarakat untuk PRRI, yang bernama PERMESTA.

Pemberontakan ini pun langsung direspon oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama itu ditujukan untuk meredam PRRI, dan operasi ini bernama Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Letkol Achmad Yani.

Sedangkan operasi untuk meredam PERMESTA, dinamakan Operasi Merdeka dan dipimpin oleh Letkol Rukminto H.

Naaah begitulah kira-kira gambaran terjadinya ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik-konflik itu terjadi dalam waktu yang berdekatan, dan terjadi setelah Soekarno memproklamirkan Indonesia.

Jadi sebenarnya wajar konflik seperti itu muncul, karena dalam perjuangan kemerdekaan, pasukan-pasukan yang ikut andil pun banyak dan dari berbagai daerah. Sehingga, banyak pula kelompok-kelompok yang ingin kepentingannya terlaksana.

Tapi, sebagai negara yang sedang membangun sistem pemerintahannya, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang memicu perpecahan. Untuk itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, haruslah adil, dan mampu memenuhi hak-hak warga negaranya.

Gimana? Sudah paham kan apa itu dan bagaimana terjadinya ancaman disintegrasi bangsa? Jika kamu masih ingin menggali lebih banyak lagi informasi, kamu bisa banget belajar dengan didampingi oleh tutor-tutor yang punya pengetahuan luas soal sejarah. Tentunya di ruangbelajar. So, jangan lupa install aplikasi Ruangguru, dan berlangganan yaa.

New Call-to-action

Referensi:

*) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. (2015) Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/ M AK Kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku Sejarah-02

Buku Sejarah-01

Beri Komentar